Upah Minimum Provinsi atau UMP Rincian UMR Ogan Komering Ilir Tahun 2021

Upah Minimum Provinsi atau UMP Rincian UMR Ogan Komering Ilir Tahun 2021

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa dimaksudkan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Rincian UMR Ogan Komering Ilir Tahun 2021 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang mesti diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan memastikan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup layak, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Kalau dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran apabila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Kalau mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Keperluan Hidup Pantas (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Tetapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Acuan tersebut dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting perihal ketetapan gaji UMR INDONESIA yang mesti Anda ketahui, merupakan seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah kalau gak diiringi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang kerap disuarakan oleh banyak karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran spesifik untuk upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Mengenai pemastian UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis aspek dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara berkaitan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau pelaksana usaha, tentu Anda mesti mengertinya. Di bawah ini ada pengertian dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR ialah untuk memastikan agar para pekerja menerima upah sebagai pendapatan yang layak.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Menurut artian itu dapat disimpulkan, kalau UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran upah, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan itu.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai layak dengan tingkat keperluan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua wujud tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara lantas ataupun tak untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tak diterapkan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan semacam itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat acuan tersebut menurut keperluan hidup layak.
Hukuman, apabila terdapat perusahaan yang tak cakap membayar upah kepada pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa melaksanakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya sudah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi tersebut cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh kepada hukum.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tak dibayarkan layak ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketetapan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan perundingan bipartit apabila selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan semacam itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi hingga ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga info ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,